“Si BOP” Keaksaraan, Terobosan Baru Kemdikbud

July 14, 2017
“Si BOP” Keaksaraan, Terobosan Baru Kemdikbud

Sejauh ini, usaha pemberantasan tuna aksara di Indonesia telah menunjukkan hasil yang positif. Berdasarkan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, telah terjadi penurunan jumlah tuna aksara yang signifikan di Indonesia. Tahun 2005 persentase penduduk tuna aksara di Indonesia masih mencapai 9,55% atau sekitar 14,89 juta orang dan angka tersebut berhasil menurun pada tahun 2015, menjadi 3,56% atau sekitar 5.778.486 orang.

Lalu bagaimana dengan tahun 2017 ini? Apakah program layanan keaksaraan sudah berjalan efektif dan efisien?

Memang presentase tuna aksara telah menurun namun belum mencapai pelayanan yang maksimal. Data yang ditemukan di lapangan menunjukkan adanya masalah pada proses penyaluran BOP yang kini masih bersifat manual. Masalah-masalah tersebut dapat dijabarkan antara lain: keterlambatan usulan BOP, kesulitan melakukan monev, keterlambatan laporan dari Dinas Pendidikan non formal, dan sebagainya.

BOP program pendidikan keaksaraan adalah pemberian sejumlah dana untuk menyelenggarakan pembelajaran pendidikan keaksaraan bagi penduduk buta aksara usia 15-59 tahun, prioritas 45 tahun ke atas. Jika BOP ini macet maka kegiatan layanan pun akan terhambat.

Upaya mencari terobosan sistem kerja yang efektif dan efisien terus dilakukan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Keserataan. Hingga pada tahun ini telah disepakati untuk mengembangkan website online layanan keaksaraan. Arah kebijakannya adalah implementasi program lebih bertumpu pada daerah, terobosan  sistem kerja yang efektif dan efisien serta pemanfaatan IT pada berbagai sektor.

Si BOP Keaksaraan (Aplikasi BOP Pendidikan Keaksaraan Daring) diharapkan dapat menunjang layanan keaksaraan. Keuntungan dalam penggunaan website online ini antara lain: sistem kerja yang sistematis, hemat dari sisi waktu, biaya, tenaga dan tentu saja transparansi dalam penyaluran BOP.

Aplikasi website ini dapat diakses oleh lembaga satuan pendidikan nonformal maupun Dinas Pendidikan Kab/Kota yang menerima BOP Pendidikan Keaksaraan dari biaya APBN tahun 2017 dan seterusnya. User dapat melakukan reporting perkembangan pembelajaran, input maupun download dokumen, update status proposal dan sebagainya. Hal-hal tersebut terintegrasi dengan baik dan tentu saja tercapai transparansi dari setiap birokrasi.

Semangat upaya penuntasan tuna aksara terus terlihat. Komitmen pemerintah dalam pengentasan penduduk buta aksara dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas warga masyarakat dalam hal kemampuan basic literacy. Keaksaraan bukan hanya sekedar prioritas Pendidikan tetapi investasi yang sangat penting bagi masa depan yang berkesinambungan.